Seputar Kota dan Desa

Melihat sekitar kita (Kota dan Desa)

Kontroversi Seputar Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

Desa adalah wilayah yang paling kecil, dari hierarki pemerintahan di negara kita. Desa di pimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa setempat. Sehingga Kepala Desa mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan-kbijakannya sendiri tanpa harus melalui Camat, tetapi harus berdasar pada Peraturan Bupati (Perbup) setempat.

Salah satu Perbup yang mengganjal adalah pengisian Perangkat Desa atau Perdes. Dimana desa diberi kewenangan untuk membuat soal dan kunci jawaban melalui panitia Perdes bentukan Kades. Dan ini rawan terhadap penyimpangan.

Mari kita ikuti penelusuran penulis tentang kontroversi penerimaan Perdes.

1. Pembentukan panitia Perdes oleh Kades. Ini adalah kontroversi yang pertama. Bisa saja panitia tidak independen dan bisa di kendalikan oleh oknum kades. Dan ternyata bisa ditebak, kroni kades bisa mudah lolos. Harusnya diverifikasi dulu oleh paling tidak tim dari kecamatan.
2. Waktu antara pendaftaran sampai uian berlangsung. Sangat banyak kejadian janggal. Ada yang memberikan banderol 60-190 juta rupiah untuk satu formasi (tergantung posisinya). Perlu para juragan tahu bahwa, gaji perdes berupa bengkok/sawah. Kalau dirupiahkan dengan estimasi perbulan adalah; untuk jogoboyo, modin 4 juta rupiah/bulan; untuk kepala dusun bisa mencapai 5 juta rupiah perbulan; kaur bisa mencapai 6 juta rupih perbulan; sekdes non PNS bisa mencapai 10-15 juta rupiah perbulan (dengan catatan lahan/area pertanian di desa tersebut adalah lahan subur dan bisa panen 3X pertahun). Bayangkan dengan beban kerja yang terkesan asal (masuk kantor jam 9, pulang jam 11), dan tanpa kehalian khusus (modal tegas dan wibawa aja). Beban kerja berat hanya pada saat-saat tertentu saja. Bayarannya tinggi dan bisa disambi dengan usaha lain (jualan pupuk dsb.).
3. Pengumuman Peserta yang lolos. Biasanya diumumkan satu jam setelah seluruh peserta menyelesaikan soal soal ujian. Kejanggalan juga sudah tampak, tim korektor hanya menerima lembar jawaban peserta kemudian mencocokkan dengan kunci jawaban tanpa boleh melihat soal terlebih dahulu. Bisa saja jawaban benar, kalau lihat soal; tetapi salah kalau melihat kunci jawaban. Sebagai contoh soal: Sedia … sebelum hujan. Isikan kata yang kuran.. a. caping b. ember c. payung d. sabit. Kalau yang benar kan c. payung, tetapi kunci jawabane bisa saja a. caping. Aneh kan..makanya bisa saja sarjana nilainya 60, dan lulusan SLTP bisa 95.
4. Kasak kusuk yang terjadi adalah, kemungkinan panitia Perdes berdasarkan persetujuan Kades memperjualbelikan kunci jawaban (beberapa sumber yang penulis temui).
5. Setelah pengumuman disampaikan. Desa terjadi chaos, banyak beberapa pihak yang tidak puas. Apalagi yang mengisi formasi Perdes adalah anak atau saudara pejabat Pamong Desa (Kades, Sekdes, Kaur, Kadus atau malahan panitia Perdes sendiri). Di beberapa desa, ada Kades yang sampai menyewa aparat keamanan untuk berjaga-jaga dirumahnya sampai 2 bulan setelah pengumuman.
6. Banyak warga desa yang sudah merasa menyetor beberapa puluh juta kepada oknum, agar supaya jadi perdes. Tetapi tidak jadi, dan mereka melaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi bukti tidak kuat, karena tidak ada yanda terima ataupun kwitansi. Rugi kan.
7. Bagi warga yang lolos Perdes, mereka masih ditarik uang kisaran 25-30 juta rupiah untuk Syukuran ( katanya begitu). Dan mereka masih ditarik lagi beberapa puluh juta untuk mendapatkan bengkok yang subur. Siapa yang paling banyak setorannya, dialah yang berhak atas lahan subur itu.

Itulah sedikit kontroversi yang terjadi, tentunya masih banyak cerita yang berkaitan dengan ini. Di bawah saja sudah begini, apalagi di kalangan atas. Wa Allohu a’lam bi showwab.

20 Januari 2010 Posted by | Desa Aneh | , , , , | 2 Komentar

Fakta (Penyimpangan) Seputar Penerimaan CPNS

CPNS adalah impian semua orang, terutama bagi orang golongan ekonomi menegah ke bawah (seperti saya). CPNS masih menjadi primadona sampai saat ini. Banyak orang yang rela mengorbankan segalanya agar menjadi PNS. Ada yang rela datang dari porvinsi atau bahkan pulau lain, untuk mendaftar CPNS ditempat yang jaraknya ratusan KM dari tempat asalnya. Mereka mengorbankan tenaga dan waktu untuk mendapatkan idamannya tersebut. Bahkan ada yang rela merogoh uang puluhan bahkan ratusan juta demi menjadi PNS (bagi yang berduit sich). Padahal gaji PNS itu kecil (kisaran 1,5 sampai 5 juta perbulan), bandingkan dengan TKW/TKI dengan gaji 5-12 juta per bulan (untuk tenaga informal), kalo formal bisa mencapai 25 juta per bulan (apoteker di Malaysia atau Perawat/bidan di Qatar). Jadi PNS hanyalah sebatas status, tetapi banyak orang yang memburunya. Tetapi perlu kita lihat beberapa fakta penyimpangan seputar penerimaan CPNS di sekitar kita.

  1. Sering kali kita membaca file unduhan dari BKN mengenai formasi CPNS disuatu daerah, ternyata berbeda dengan edaran penerimaan CPNS tersebut. Sebagai contoh, Kabupaten A (Prov. B) mengusulkan 15 formasi untuk guru. Dan BKN mengabulkan 15 formasi tersebut. Tetapi ternyata, waktu pengumuman penerimaan CPNS di Kab. A tersebut mengalokasikan 12 formasi. Lantas kemana 3 formasi itu? Anehnya ketika menerbitkan SK, koq ya 15 formasi. Aneh ya. Pernah kejadian, peserta CPNS ini naik haji dan tidak mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS. Waktu pengumuman, nama dia tercantum sebagai orang yang berhak menempati posisi itu. Kontan aja dia langsung sykuran. Nah, ketika syukuran ini, teranyata ada beberapa pejabat yang diundang (kebetulan anak pejabat ini juga ikut ujian), tahu kalau waktu ujian yang bersangkutan naik haji. Kontan aja pak pejabat ini melaporkan ke yang berwenang. Dan selanjutnya..bisa ditebak, semua terkuak.
  2. Sering kali kita membaca edaran penerimaan CPNS ada kata kata “tidak di pungut biaya apapun”. Tetapi ternyata praktiknya tidak demikian. Ada beberapa pemda yang memilih untuk melaksanakan ujian mandiri. Ini yang paling sering terjadi penyimpangan. Setelah tes tertulis lulus, masih ada lagi tes wawancara (dan bisa ditebak, yang dibicarakan adalah uang syukuran). Ada kasus, kebetulan masih famili. Ada 2 formasi yang diperebutkan, dan yang di panggil mengikuti tes wawancara 6 orang. Yang dibicarakan selain “TOEFL” adalah uang syukuran yang nilainya diatas 40 juta. Ya terang saja familiku itu mundur, karena tidak punya uang segitu (maklum, kamiĀ  golongan ekonomi lemah). Dan akhirnya yang keterima adalah orang orang yang sudah berduit. Berarti di Kabupaten tersebut, PNS nya kaya-kaya ya, bebas korupsi (mudah mudahan). Padahal yang namanya wawancara itu yang dibicarakan seputar kemampuan individu secara verbal dan wawasan pengetahuannya seberapa luas (seperti waktu saya lolos tes wawancara penerimaan CPNS BPOM), uang mana ada yang disinggung.
  3. Semakin mendekati penerimaan CPNS banyak oknum yang mencari kesempatan. Katanya dengan uang sekian bisa dapat SK. Percayalah, itu hanya bualan belaka. Mereka berspekulasi. Percayalah dengan kemapuan kita dan nasib dari Sang Kuasa. Pernah saya mengalami hal yang serupa. Saya di minta mengeluarkan uang 85 juta rupiah (karena setara S2), tapi kutolak. Alhamdulillah tanpa uang sogokan, saya diterima di 2 tempat (BPOM dan Pemda).
  4. Yang ini sangat fatal bagi stakeholder di pemda. Harusnya mereka melihat fakta kalau kemampuan warga setempat ada yang lulus SMK/SMA atau D3. Lha ini formasi koq minimal S1, yang jelas putra luar daerah leluasa bisa masuk. Saya melihat di beberapa Kabupaten Di Jawa Timur, formasinya sangat sistematis. Mulai dari SMK/SMA, D3, S1, Profesi dan S2. Salut pada Pemda tersebut.
  5. Penataan sebaran formasi yang sangat tidak rasional alias asal. Mungkin sekolah manajemen pemerintahannya di negara antah berantah. Bayangkan ada 2 formasi penyuluh lapangan diperebutkan oleh 5 fakultas sekaligus (ada SE,ST,SKM,SH,S.SOs). Padahal dibeberapa daerah ada yang sudah baik pentaannya. Jadi persaingannya fair. Disamping itu ada formasi yang tidak relevan untuk keadaan terkini. Padahal butuhnya masih 10 tahun lagi, sekarang dah di adakan formasinya.

Demikian dulu fakta fakta yang kami temukan. Insya Alloh bisa ditambahkan lagi. Kami bukan bermaksud menjatuhkan Pemda atau Instansi Pemerintah. Tetapi ini fakta dan menjadi perguncingan di masyarakat.

29 Oktober 2009 Posted by | Kota Penyimpangan | , , , , , , , | 2 Komentar